Trans Banyumas Kini Ditopang Daerah: Jalan Panjang Menjaga Layanan Tetap Hidup

 

Trans Banyumas Kini Ditopang Daerah: Jalan Panjang Menjaga Layanan Tetap Hidup

Wonosobo Media - Trans Banyumas memasuki fase yang tidak ringan. Sejak 21 April 2026, operasional layanan bus ini resmi tak lagi ditanggung pemerintah pusat. Kini, giliran pemerintah daerah yang harus memikul beban itu.

Peralihan dari APBN ke APBD ini memang sudah diperkirakan. Tapi begitu benar-benar terjadi, terasa juga beratnya. 

Selama ini, keberadaan Trans Banyumas cukup membantu mobilitas warga terutama mereka yang setiap hari bergantung pada transportasi umum. Maka ketika subsidi pusat berhenti, pilihan yang tersedia sebenarnya cuma dua: dilanjutkan atau dihentikan.

Pemerintah Kabupaten Banyumas memilih yang pertama, dengan anggaran sekitar Rp14 miliar lebih dari APBD, layanan ini tetap dijaga agar tidak mati di tengah jalan. 

Meski begitu, angka tersebut bukan tanpa batas. Perhitungan sementara, dana itu hanya cukup untuk menjaga operasional beberapa bulan ke depan.

Di sinilah persoalan mulai terasa nyata. Menjaga layanan transportasi publik bukan sekadar soal menjalankan bus dari halte ke halte. 

Ada biaya bahan bakar, perawatan armada, gaji pegawai, hingga sistem yang harus terus berjalan. Semuanya butuh biaya yang tidak kecil.

Sementara itu, tarif yang berlaku saat ini masih tergolong ramah di kantong. Penumpang umum dikenai Rp3.900, sedangkan pelajar, mahasiswa, hingga lansia mendapat tarif lebih ringan. 

Tapi pertanyaannya sederhana: sampai kapan tarif ini bisa dipertahankan?

Di sisi lain, pemerintah daerah juga tidak tinggal diam. Beberapa upaya mulai dilirik, salah satunya membuka ruang iklan di badan bus. Cara ini memang bukan hal baru, tapi bisa jadi salah satu jalan untuk menutup sebagian kebutuhan operasional.

Menariknya, di tengah segala keterbatasan itu, minat masyarakat justru tidak surut. Bahkan cenderung meningkat. Trans Banyumas mulai menemukan tempatnya sebagai transportasi yang bisa diandalkan. 

Integrasinya dengan stasiun kereta, ditambah dorongan penggunaan transportasi umum di kalangan ASN, ikut memberi napas tambahan.

Permintaan pembukaan rute baru pun mulai bermunculan. Warga di sejumlah wilayah berharap layanan ini bisa menjangkau daerah mereka. Ini jadi tanda bahwa Trans Banyumas bukan sekadar proyek, tapi sudah mulai menjadi kebutuhan.

Hanya saja, kebutuhan tidak selalu sejalan dengan kemampuan anggaran. Di titik ini, Trans Banyumas seperti sedang berdiri di persimpangan. Di satu sisi, ia dibutuhkan dan mulai dicintai. Di sisi lain, keberlanjutannya masih bergantung pada hitung-hitungan yang tidak sederhana.

Barangkali, ini bukan hanya soal transportasi. Ini soal bagaimana sebuah daerah belajar berdiri di atas kakinya sendiri, pelan, tidak selalu mulus, tapi tetap berjalan, nah untuk sekarang, Trans Banyumas masih berjalan.